Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemkab. Buleleng Tahun 2021 oleh KemenpanRB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI telah melaksanakan Evaluasi SAKIP, RB dan ZI Tahun 2021 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng secara virtual zoom meeting pada Senin, 20 September 2021 yang bertempat di Lobby Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, S.T dengan didampingi Sekda Buleleng, Inspektur Daerah, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappeda, dan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng dengan diikuti oleh seluruh perangkat daerah Kabupaten Buleleng.

Pemaparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Buleleng oleh Bapak Bupati Putu Agus Suradnyana, S.T dan Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Buleleng dipaparkan oleh Sekda Buleleng Drs. Gede Suyasa M.Pd dengan Inspektur Daerah I Putu Karuna, S.H bertindak sebagai moderator. Tujuan evaluasi ini untuk menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng serta memberikan saran perbaikan guna meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada masa yang akan datang.

Pada pelaksanaan evaluasi, 3 (tiga) perangkat daerah yang dijadikan sampel penilaian diantaranya, yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, pemaparan dilakukan oleh Bapak Kadis I Putu Adiptha Ekaputra, ST.,MM

2. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, pemaparan dilakukan oleh Bapak Kadis Ketut Suwarmawan, S.STP,MM

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemaparan dilakukan oleh Ibu Kadis Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos.,M.AP

yang bertempat di ruang kerja masing – masing perangkat daerah.

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 oleh KemenpanRB terdapat 3 (tiga) fokus utama proses penilaian SAKIP, RB dan ZI, yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran

2. Penyederhanaan birokrasi

3. Inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi.